Dalam dua kali perang dunia tampak munculnya masalah yang terjadi akibat pecahnya perang doktrin liberal tidak mempunyai persiapan untuk menghadapi perubahan yang terjadi sangat cepat akibat perang dunia ataupun perang lokal. Secara samar mereka mengetahui bahwa pemerintahan punya hak melindungi diri dari kehancuran dalam situasi tertentu, namun bagaimana negara dapat mengukur sejauh mana dapat membungkam kebebasan berekspresi dalam keadaan perang. Pada waktu perang dunia pertama pemerintah membuat sistem penyensoran terhadap pesan dan berita yang masuk dari atau untuk dikirim keluar, tetapi tidak yang berada pada batas teritorial Amerika Serikat. Melalui kerja sama dengan media, terutama surat kabar dan majalah penyensoran sukarela. Hal ini dilakukan juga pada Perang Dunia Kedua termasuk radio dengan prosedur yang lebih baik.
Mahkamah Agung AS memberikan sumbangan penting dalam keadaan perang dengan menegaskan batas-batas diskusi bebas dalam demokrasi. Dalam kondisi khusus seperti perang dunia maka kebebasan perseorangan harus tunduk pada tujuan negara pada waktu itu. Masalahnya ialah bagaimana membuat formula yang mempertahankan sebanyak mungkin konsep kebebasan liberal sementara pemerintah dapat melaksanakan programnya tanpa dihalangi. Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa jika diskusi memperlihatkan kecenderungan yang masuk akal untuk mengganggu usaha-usaha dalam perang maka diskusi itu dapat dianggap sebagai tindakan kriminal dan pesertanya dapat dihukum. Para pemikir dan ahli hukum liberal segera mengkritik pendapat Mahkamah Agung mengubah dan menerima formula yang disusun oleh Hakim Brandeis dan Holmes. Formula ini diperkenalkan dalam suatu kasus sebagai berikut. "Dalam setiap kasus persoalannya ialah apakah kata-kata yang digunakan itu dilakukan dalam suatu situasi dan sedemikian rupa sehingga bersifat menciptakan bahaya jelas dan segera kata-kata itu akan menimbulkan kerusakan penting di mana Kongres mempunyai hak untuk mencegahnya. Ini merupakan kedekatan (proximity) dan derajat".
Formula ini menjadi terkenal dengan nama The Clear and Danger Test atau uji terhadap bahaya yang sudah jelas dan segera. Formula ini merupakan usaha dari kedua hakim tersebut untuk menciptakan prinsip yang akan menentukan batas-batas diskusi bebas di satu pihak dan kekuasaan pemerintah untuk membuat peraturan pembatas di pihak lain. Mereka memberikan hak kepada pemerintah untuk menghukum siapa pun yang melanggar batas kebebasan dan membuat batas agar dapat mencakup kebebasan seluas mungkin. Masalah dipecahkan dengan cara melarang pemerintah menanggung gugatan kebebasan berekspresi, kecuali pada situasi dalam keadaan bahaya yang sifatnya segera sehingga mengancam tujuan negara.
Masalah pembatasan informasi yang dapat mempengaruhi keamanan militer dalam suatu negara sejak Perang Dunia Kedua selalu merupakan gangguan baik bagi kalangan pemerintah maupun pers. Batasan tentang jenis informasi yang dianggap rahasia dan siapa yang menetapkan batasannya merupakan perdebatan, termasuk siapa yang harus mengawasi batasan tersebut. Teori liberal belum dapat menjawab permasalahan ini sementara pers melalui organisasi profesi beranggapan bahwa semua masalah pemerintah harus terbuka bagi pers penyedia informasi bagi masyarakat sebagai hak dan kewajiban untuk mengumpulkan dan menyebarkan berita tentang semua kegiatan pemerintah pada semua tingkat.
Pustaka
Politik Komunikasi By Hj. Suyuti S.B.
Tidak ada komentar :
Posting Komentar