Salah satu persoalan paling signifikan dalam pembangunan industri basis perkebunan adalah lemahnya diversifikasi produk,lambatnya pendalaman strategi industri atau buruknya pengembangan produk hilir. Dampak dari hal tersebut sebenarnya telah diketahui oleh para peneliti,perumus kebijakan dan bahkan masyarakat luas,bahwa nilai tambah yang dihasilkan dari industri basis perkebunan tidak maksimal. Jika pun demikian,nilai tambah tersebut tidak dinikmati oleh petani pekebun sebagai stakeholders paling besar jumlahnya — dan paling penting secara politis — karena kecilnya elastisitas transmisi harga sebagian besar komoditas perkebunan dan pertanian dalam arti luas. Dalam hal pemasaran dan penguasaan pangsa pasar internasional,komoditas perkebunan dan pertanian umumnya menderita gejala struktur pasar yang sangat asimetris antara pasar internasional dan pasar domestik. Gejala asimetri tersebut sering dianalogikan dengan fenomena serupa pada hubungan antara petani produsen dan pedagang atau konsumen,karena produsen komo ditas perkebunan sebagian besar berada di negara-negara berkembang,sementara konsumen produk hilir perkebunan berada di negara-negara maju.
Misalnya,dalam 25 tahun terakhir,harga kopi di pasar dunia turun 18 persen per tahun,tetapi harga di tingkat konsumen di Amerika Serikat justru naik sampai 240 persen. Demikian pula,harga rata-rata minyak kelapa sawit di pasar internasional mengalami penurunan 10 persen per tahun,tetapi harga produk hilir di pasar domestik mengalami kenaikan 40 persen (Arif in,2004). Selain persoalan fluktuasi harga di tingkat dunia yang amat berisiko tinggi,pasar dunia saat ini banyak ditandai gejala pelebaran (spread) harga antara kedua pasar internasional dan pasar domestik. Bagi negara-negara berkembang yang lebih banyak mengandalkan ekspor komoditas pertanian dan agroindustri,struktur pasar yang asimetris jelas merupakan ancaman sangat serius bagi peningkatan produksi,produktivitas dan ekspor komoditas tersebut. Dengan argumen inilah,pemerintahan baru Indonesia dan bahkan seluruh pemerintahan negara-negara berkembang masih harus bekerja keras membenahi strategi pendalaman produk,dan melakukan pengembangan industri hilir secara lebih sistematis,disamping berjuang melalui diplomasi ekonomi internasional untuk mengurangi ketidakadilan perdagangan dunia.
Bab ini akan membahas penguatan jaringan kelembagaan untuk mendukung keberhasilan strategi diversifikasi produk dan pengembangan industri hilir perkebunan secara umum. Terlebih dahulu,pengertian dan pemahaman kelembagaan perlu di letakkan pada proporsi yang lebih sempurna,karena kelembagaan tidak lain adalah aturan main (rules of the game) yang mampu memberi nafas bagi setiap organisasi,sampai ke tingkat pedesaan sekalipun. Kemudian,pembahasan dilanjutkan dengan setting dan jaringan kelembagaan yang perlu didukung oleh instrumen kebijakan yang memadai untuk mencapai suatu tingkat keberhasilan strategi diversifikasi produk yang lebih sustainable dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Hal yang tidak kalah pentingnya di sini adalah bahwa upaya besar membangun jaringan kelembagaan diharapkan dapat berkontribusi pada sutau rekonstruksi kebijakan industri basis perkebunan dan pembangunan ekonomi Indonesia umumnya.
Pustaka
Pembangunan pertanian: paradigma kebijakan dan strategi revitalisasi Oleh Bustanul Arifin,Bustanul. A & Didik. J
Tidak ada komentar :
Posting Komentar